Dugaan Skandal di Jam Dinas Pejabat : Aroma "Backingan" dan Arogansi Terhadap Media Kecil

KOTA BANDUNG - KABAR NASIONALIS 

Dugaan praktik culas yang mencederai integritas Birokrasi kembali mencuat di tubuh Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Jawa Barat. Dua pejabat berinisial AG dan TG, yang disebut-sebut sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Wilayah III Dishub Jabar, tertangkap kamera tengah melakukan pertemuan tidak resmi dengan seorang pengusaha proyek di sebuah restoran elite kawasan Jalan Kiara Condong, Kota Bandung.

‎Pertemuan tersebut berlangsung pada Selasa, 8 Juli 2025 pukul 14.10 WIB, di restoran Steak House—tempat yang dikenal sebagai lokasi favorit pertemuan informal kalangan elite. Ironisnya, pertemuan tersebut terjadi di jam kerja aktif, menimbulkan pertanyaan publik mengenai motif dan substansi dari pertemuan tersebut.

‎Media kami juga telah menerima foto dan informasi dari sumber internal terpercaya yang menyebutkan bahwa pembahasan dalam pertemuan itu diduga kuat berkaitan dengan proyek pengadaan di lingkungan Dishub Jabar.

‎“Itu bukan sekadar ngobrol santai. Terjadi di jam kerja, di tempat yang jelas-jelas bukan ruang koordinasi resmi pemerintah. Pembahasannya mengarah pada kepentingan proyek,” ungkap narasumber yang meminta identitasnya dirahasiakan demi alasan keamanan.

‎Lebih jauh, TG disebut memiliki peran strategis sebagai penentu teknis dan administrasi dalam lelang proyek pengadaan, sementara AG dikenal sebagai pendamping teknis yang aktif terlibat dalam evaluasi paket-paket pekerjaan. Keduanya ditengarai sering berada dalam lingkaran proyek strategis di wilayah Jawa Barat.

‎Tak hanya dugaan pertemuan gelap, redaksi juga menerima laporan bahwa ada figur kuat di balik layar yang diduga membekingi praktik-praktik tak sehat di tubuh Dishub Jabar. Sosok ini bahkan disebut meremehkan peran MEDIA MEDIA kecil, dan terkesan tidak peduli terhadap pemberitaan yang menyingkap dugaan penyimpangan tersebut.

‎“Silakan saja Media Media KECIL memberitakan, tidak akan berpengaruh,” ucap sumber menirukan kalimat arogansi yang diklaim diucapkan salah satu oknum yang merasa berada di zona nyaman kekuasaan.

‎Pernyataan itu justru mempertegas bahwa ada pola pembiaran dan arogansi kekuasaan yang makin mengakar, terutama terhadap kontrol sosial dari media independen yang dianggap tidak punya daya tekan besar.

‎Media kami menerima laporan lanjutan pada Kamis malam, 18 Juli 2025, melalui sambungan telepon dari narasumber kredibel yang mengetahui manuver di balik pertemuan tersebut. Narasumber meminta agar media tidak tunduk pada tekanan, dan berani membongkar praktik-praktik licik yang diduga telah berlangsung sistematis.

‎Hingga berita ini diterbitkan, tidak ada klarifikasi resmi dari pihak Dishub Provinsi Jawa Barat terkait keberadaan pejabatnya di lokasi non formal tersebut di jam kerja. Redaksi tengah menunggu jawaban resmi dari instansi terkait atas kebenaran menyudutkan media yang berani memberitakan dugaan kongkalikong tersebut. 

‎Media jurnalis juga mendorong agar Aparat Penegak Hukum (APH) segera turun tangan menyelidiki dugaan pelanggaran etika birokrasi dan potensi konflik kepentingan dalam pengadaan proyek di Dishub Jabar. Pengawasan internal saja tidak cukup jika dugaan kongkalikong ini melibatkan jaringan lebih luas dan menyentuh kepentingan anggaran publik.

‎Sebagai media independen, Media Media kecil tidak akan diam ketika marwah pelayanan publik dan integritas birokrasi dipertaruhkan. Arogansi kekuasaan yang meremehkan media rakyat justru menjadi bahan bakar perjuangan jurnalistik kami untuk terus menyuarakan transparansi, akuntabilitas, dan keberpihakan pada publik.

( Tim - Red )