Langsung ke konten utama

Postingan

Menampilkan postingan dari Januari, 2025

DKP APDESI Kecamatan Malangbong Resmi Dinahkodai Jafar Sidik

KAB. GARUT - KABAR NASIONALIS Bertempat di aula kantor kecamatan Malangbong kabupaten Garut, DKP APDESI Kecamatan Malangbong Kabupaten Garut resmi di Lantik, pada Jum'at (31/1/2025).  Jafar sidik kepala desa Cikarang kecamatan Malangbong kabupaten Garut secara aklamasi di percaya menakodai DKP APDESI Kecamatan Malangbong oleh 22 kepala desa di kecamatan Malangbong. Pelantikan ketua DKP APDESI Kecamatan Malangbong di saksikan oleh forkopimcam kecamatan Malangbong, ketua DKP APDESI kabupaten Garut dan jajaran pengurus, perwakilan DKP APDESI Kecamatan terdekat, serta ormas yang ada di kecamatan Malangbong. Dalam sambutannya jafar sidik sebagai ketua DKP APDESI Kecamatan Malangbong mengajak kepada rekan rekan kepala desa sekecamatan Malangbong untuk lebih kompak dan bersinergi dengan semua elemen organisasi yang ada di kecamatan Malangbong supaya kedepannya lebih baik dan desa lebih maju lagi di segala bidang serta bisa mensejahterakan masyarakat di tiap desa yang ada di Malangbong. Le...

Audensi KKJN Bersama Kesbangpol, Kepolisian, dan Kejaksaan : Sinergi Membangun Kolaborasi Yang Kuat

KOTA BANDUNG - KABAR NASIONALIS  ( 30/1/2005 ) Dalam suasana yang hangat dan penuh semangat kolaborasi, Komunitas Kewartawanan Jurnalis Nasional (KKJN) menggelar audensi penting dengan beberapa instansi pemerintahan, yakni Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), Kepolisian, Kejaksaan, dan Kejari. Acara ini turut dihadiri oleh perwakilan dari lima organisasi masyarakat (ormas) serta yayasan yang memiliki peran strategis dalam kehidupan sosial dan kemasyarakatan. Pertemuan ini berlangsung dalam suasana yang terbuka dan penuh keakraban. Seluruh pihak menunjukkan sikap yang welcome dan menghargai keberadaan jurnalis sebagai pilar keempat demokrasi.  Dalam kesempatan ini, anggota KKJN yang hadir mendapatkan sambutan positif dari kepala badan kesbang pol Drs.H.Bangbang Sukardi,M.SI  selaku aparatur pemerintah, yang diwakili Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Seni Budaya, Agama dan Kemasyarakatan dari Kesbangpol Kota Bandung, Apep Insan Farid menandakan pengakuan akan peran...

DPC KKJN, Lakukan Silaturahmi ke Diskominfo Kota Bandung

KOTA BANDUNG - KABAR NASIONALIS 30 Januari 2025 - Setelah melakukan audiensi di Kesbangpol Kota Bandung, Kelompok Kerja Jurnalis Nasional (KKJN) Kota Bandung melanjutkan silaturahmi ke Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Bandung. Pertemuan ini berlangsung di kantor Diskominfo Kota Bandung dan disambut baik oleh Kasubid Diskominfo, Ibu Lilis. Dalam pertemuan tersebut, Ketua DPC KKJN Kota Bandung, Iwan, memperkenalkan kepengurusan dan anggota yang hadir. Iwan juga menyampaikan harapannya agar Diskominfo Kota Bandung dapat bekerja sama dan bersinergi dengan KKJN Kota Bandung dalam berbagai program positif dan berkelanjutan. Ibu Lilis menyambut baik kedatangan DPC KKJN Kota Bandung dan menyatakan bahwa Diskominfo Kota Bandung siap bekerja sama dengan KKJN Kota Bandung. Namun, Ibu Lilis juga menekankan bahwa KKJN Kota Bandung harus melengkapi beberapa dokumen yang diperlukan untuk memperkuat kegiatan organisasi. "Untuk DPC KKJN Kota Bandung, saat ini kami terima dengan b...

Proses Reklamasi Harus Mengantongi Izin Resmi, BPN Semarang Tegaskan Pencegahan Mafia Tanah

SEMARANG - KABAR NASIONALIS 30 Januari 2025 – Proses reklamasi merupakan kegiatan yang memerlukan izin dari instansi berwenang sebelum dapat dilaksanakan.  Menurut Kepala BPN Kota Semarang, Rudi Prihantoro, A.Ptnh., MM, MH, setiap permohonan reklamasi harus memenuhi persyaratan administratif dan teknis yang ketat. "Reklamasi dapat dilakukan jika sudah mendapatkan izin resmi dari instansi yang berwenang. Setelah reklamasi selesai, lahan tersebut bisa diajukan untuk mendapatkan sertifikat kepemilikan, namun tetap harus melalui proses verifikasi yang ketat," ujarnya pada Kamis (30/1/2025). Rudi menjelaskan bahwa untuk menerbitkan sertifikat tanah hasil reklamasi, ada beberapa tahapan yang harus dipenuhi : 1. Izin Reklamasi – Pemohon harus memperoleh izin reklamasi dari instansi terkait, termasuk kajian lingkungan dan persetujuan teknis. 2. Pelaksanaan Reklamasi – Setelah izin diterbitkan, proses reklamasi harus dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku. 3. Verifikasi dan Pe...

Sebelum Terjun ke Lapangan Hari Ini, Satgas PPR-PBG-PB Apel Gelar Pasukan

KAB. BANDUNG - KABAR NASIONALIS Satuan Tugas Pengendalian Penataan Ruang, Penyelenggaraan Bangunan Gedung dan Perizinan Berusaha (Satgas PPR-PBG-PB) Kabupaten Bandung menggelar apel gelar pasukan, di Plaza Upakarti Soreang Kabupaten Bandung, Kamis (30/1/2025). Bupati Bandung Dadang Supriatna menyebut ada dua alasan pembentukan Satgas PPR-PBG-PB mutlak harus dilakukan. "Pertama, karena adanya referensi yang menyebutkan pendapatan (PAD) kita berkurang. Kedua, adanya rekomendasi dari BPK RI karena ada temuan yang harus kita tindak lanjut," kata Bupati Bandung. Pada kesempatan itu bupati pun menyampaikan, bagi tempat-tempat wisata yang tentunya berada di wilayah kecamatan masing-masing, Pemkab Bandung akan lebih memperhatikan lagi kepada infrastrukturnya. "Jadi, enggak usah khawatir. Sampaikan untuk para wajib pajak bahwa ke depan itu pemerintah daerah dengan berkolaborasi dan memperhatikan lingkungan, juga PJU di sekitar tempat-tempat wisata yang berada di wilayah kabupaten...

Plh Ka Rutan Kelas IIA Palangka Raya Diminta Segera Diganti! Jangan Buat Aturan Seenaknya. Dinilai Tidak Profesional

PALANGKA RAYA - KABAR NASIONALIS Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIA Palangka Raya, kembali menjadi sorotan publik terhadap pelayanan kepada Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) selama ini. Sebelumnya marak terjadinya dugaan Pungli terhadap WBP, dan permasalahan narkoba di Rutan Kelas IIA Palangka Raya, kini kembali dugaan penyalahgunaan kewewenangan dalam yang dilakukan oleh Plh Karutan yang baru saja menjabat. Berdasarkan sumber media ini yang tidak mau dipublikasikan namanya, menyampaikan bahwa selama Plh Karutan Kelas IIA Palangka Raya yang saat baru menjabat, banyak tindakan yang tidak sesuai Standar Operasional Pekerjaan (SOP), yang diamanatkan kepada petugas Rutan. Tentunya hal ini menghilangkan dan merugikan hak WBP yang sebagian juga masih berstatus terdakwa dan dalam proses persidangan di Pengadilan.  "Saat ini kami yang masih persidangan mengalami kesulitan dalam berkomunikasi, baik itu dengan pihak kuasa hukum maupun keluarga," kata sumber yang disembunyikan naman...

Kapolrestabes Bandung Laksanakan Pengecekan Persiapan Perayaan Imlek Ke-2576.

KOTA BANDUNG - KABAR NASIONLIS Kapolrestabes Bandung, Kombes Budi Sartono meninjau langsung persiapan Imlek di Vihara Dharma Ramsi, Kota Bandung, Selasa (28/1/2025). Sebanyak 448 Personil gabungan Polrestabes, Polda Jabar, Sat Brimob, Team Gegana dan Polsek setempat. Menurut Kapolrestabes Bandung Kombes Pol Budi Sartono menjelaskan," kami bekerja sama dengan Tim Jibom Polda Jabar melakukan Sterilisasi tempat Ibadah untuk memberikan rasa aman bagi masyarakat yang akan melangsungkan ibadah," Tuturnya. Sebanyak 20 Vihara di Kota Bandung dilakukan pengecekan secara berkala oleh tim Jibom yang dilakukan sejak pukul 03.00 Wib sore tadi. Setelah melakukan sterilsasi di Vihara Darma Ramsi, Kapolrestabes Bandung Kombes Pol Budi Sartono lanjut melakukan pengecekan ke Vihara Satya Budhi Jl. Klenteng No.10 Blok 23A. Kombes Pol Budi Sartono menambahkan," Vihara Satya Budhi kami lakukan sterilisasi juga terlebih Vihara ini merupakan terbesar di Jawa Barat dan juga akan menjadi titik d...

Plh Ka Rutan Kelas IIA Palangka Raya Diminta Segera Diganti !! Dinilai Tidak Profesional

PALANGKA RAYA  -  KABAR NASIONALIS Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIA Palangka Raya, kembali menjadi sorotan publik terhadap pelayanan kepada Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) selama ini. Sebelumnya marak terjadinya dugaan Pungli terhadap WBP, dan permasalahan narkoba di Rutan Kelas IIA Palangka Raya, kini kembali dugaan penyalahgunaan kewewenangan dalam yang dilakukan oleh Plh Karutan yang baru saja menjabat. Berdasarkan sumber media ini yang tidak mau dipublikasikan namanya, menyampaikan bahwa selama Plh Karutan Kelas IIA Palangka Raya yang saat baru menjabat, banyak tindakan yang tidak sesuai Standar Operasional Pekerjaan (SOP), yang diamanatkan kepada petugas Rutan. Tentunya hal ini menghilangkan dan merugikan hak WBP yang sebagian juga masih berstatus terdakwa dan dalam proses persidangan di Pengadilan.  "Saat ini kami yang masih persidangan mengalami kesulitan dalam berkomunikasi, baik itu dengan pihak kuasa hukum maupun keluarga," kata sumber yang disembunyikan...

Pekan Ini Mulai Bergerak, Satgas PPR-PBG-PB Kab Bandung Utamakan Sosialisasi dan Peringatan

KAB. BANDUNG - KABAR NASIONALIS Sebagai tahap awal, Satuan Tugas Pengendalian Penataan Ruang, Penyelenggaraan Bangunan Gedung dan Perizinan Berusaha (Satgas PPR-PBG-PB) Kabupaten Bandung akan bergerak di lapangan melalui pendekatan persuasif kepada para pelanggar tata ruang, bangunan gedung dan izin usaha, termasuk pajak dan pendapatan laiinya yang sah. Hal itu diungkapkan Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung Cakra Amiyana saat rapat konsolidasi akhir Satgas PPR-PBG-PB,di Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Rauang (DPUTR) Kabupaten Bandung, Selasa (28/1/2025). "Tahap awal ini, Satgas PPR-PBG-PB akab bergerak ke lapangan untuk melakukan sosialisasi dan peringatan, melalui tindakan preventif dan persuasif," kata Sekda Kabupaten Bandung. Menurut sekda, kegiatan akan dimulai pada Kamis (30/1/25) ini bersama Bupati Bandung Dadang Supriatna dan Ketua DPRD Kabupateb Bandung Reni Rahayu Fauzi selaku pembina Satgas PPR-PBG-PB.  "Jadi, intinya pada Kamis (28/1) itu akan dilakuakn ...

Kesbangpol Dorong Implementasi Visi Bandung Utama 2025-2029

KOTA BANDUNG - KABAR NASIONALIS Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Bandung mendukung realisasi visi Kota Bandung 2025-2029, yaitu “Bandung Utama (Unggul, Terbuka, Amanah, Maju, dan Agamis),”.  Kepala Kesbangpol Kota Bandung, Bambang Sukardi memastikan, berbagai program strategis sejalan dengan misi Kota Bandung untuk mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas.  Tak hanya itu, terdapat juga tata kelola pemerintahan yang transparan, dan pembentukan karakter masyarakat yang agamis, moderat, serta toleran. "Saat ini kami tengah mengusung dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) strategis, yaitu Raperda tentang Pembudayaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dan Raperda tentang Keberagaman Kehidupan Masyarakat di Kota Bandung," ujar Bambang.  Kedua Raperda ini bertujuan untuk memperkuat stabilitas sosial dan memberikan kenyamanan bagi kehidupan masyarakat secara umum. "Pembudayaan ideologi Pancasila menjadi landasan penting dalam membangun karakter ma...

"Kasus Kematian Ansyori Muslim, Transparansi Penyidik Polri Di Pertaruhkan", Polda Kalteng dan Mabes Polri Harus Ambil Alih

SAMPIT - KABAR NASIONALIS Kuasa hukum SASARP alias Aa tersangka kasus dugaan penganiayaan terhadap Ansyori Muslim, yakni Parlin Silitonga,SH ketua DPC Peradi Bersatu Kotim bersama tim hukum DPC Peradi Bersatu Kotim meminta penuntutan umum membongkar isi berita acara pemeriksaan para saksi yang diduga keras banyak kejanggalan,tidak transparan dan obyektif sesuai fakta hukum. "Publik banyak tidak tahu isi dari keterangan para saksi-saksi ini yang sudah kami pelajari sangat janggal dan aneh, yang semuanya berada dalam pengaruh alkohol tapi bisa mengingat dengan secara jelas dan secara  detail jam sampai ke menit waktu kejadian," kata Parlin, Selasa 28 Januari 2025. Tapi anehnya kata dia para saksi tidak menguraikan secara jelas cerita awal kejadian di tempat saksi Gusti Julio Iskandar alias Acos yang di situ ada saksi Rendy Kurniawan Putra dan Adya Nugraha alis Inu hingga ke kediaman . Sementara itu pimpinan Filma Hukum Lawfirm Scorpions dan ketua DPD Peradi Bersatu Kalteng dan ...

Transparansi Penyidik Polri Di Pertaruhkan, Lawfirm Scorpions Soroti "Kasus Kematian Ansyori Muslim"

SAMPIT - KABAR NASIONALIS Kuasa hukum SASARP alias Aa tersangka kasus dugaan penganiayaan terhadap Ansyori Muslim, yakni Parlin Silitonga,SH bersama tim hukum DPC Peradi Bersatu Kotim meminta penuntutan umum membongkar isi berita acara pemeriksaan para saksi yang diduga keras banyak kejanggalan,tidak transparan dan obyektif sesuai fakta hukum. "Publik banyak tidak tahu isi dari keterangan para saksi-saksi ini yang sudah kami pelajari sangat janggal dan aneh, yang semuanya berada dalam pengaruh alkohol tapi bisa mengingat dengan secara jelas dan secara  detail jam sampai ke menit waktu kejadian," kata Parlin, Sabtu 25 Januari 2025. Tapi anehnya kata dia para saksi tidak menguraikan secara jelas cerita awal kejadian di tempat saksi Gusti Julio Iskandar alias Acos yang di situ ada saksi Rendy Kurniawan Putra dan Adya Nugraha alis Inu hingga ke kediaman tersangka  Di mana di kediaman tersangka mereka para saksi menyebut melihat Aa melakukan pemukulan dengan kayu Ulin ke korban da...

Laporkan Misteri Meninggalnya Alm. Afritman Runting, Lawfirm Scorpions Dampingi Ahli Waris

KUALA KURUN - KABAR NASIONALIS Misteri kematian/Meninggalnya Alm.Afritman Runting yang ditemukan telah tulang belulang pada bulan Juli 2024 di sekitar Jl.A Runting Kuala Kurun Rt011/Rw003. Sejak hilangnya almarhum dari bulan Juli 2022,terang salah satu ahli waris inisial DD dan Y pada media ini Jumat 24 Januari 2025 di Kuala Kurun. Berdasarkan surat DNA tanggal 3 Desember 2024 no R/24111/XII/Bidlab DNA dan saurat keterangan otopsi pada bulen Oktober 2024 dari Rs Bhayangkara dan kejanggakan -kejanggalan terjadi sejak menghilangnya almarhum sejak menikah dengan wanita inisial N tahun 2019an lalu. Pasalnya seolah tidak merasa kehilangan terhadap almarhum  banyak kejanggalan2 terhadap almarhum bersama anak dan menantu N patut dipertanyakan mengetahui dan para tetangga terdekat ?? Ahli waris yang didampingi penyampaian laporan polisi oleh tim penasehat hukum dari cabang Gumas Lawfirm Scorpions Adv.Eprayen Punding,SH sebagsi kepala cabang dan ketua DPC Peradi Bersatu Gumas bersama pimpin...

Pansus 4 DPRD Tinjau Dua Titik Lokasi Calon Kantor BPBD Kota Bandung

KOTA BANDUNG - KABAR NASIONALIS Pansus Raperda 4 DPRD Kota Bandung meninjau dua lokasi rencana calon Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bandung, di Jalan Serang dan Jalan Banten, Bandung, Kamis, 23 Januari 2025. Peninjauan itu dihadiri Wakil Ketua Pansus 4 DPRD Kota Bandung, Dr. H. Radea Respati Paramudhita, S.H., M.H; serta para anggota Pansus 4 DPRD Kota Bandung, yakni Ahmad Rahmat Purnama, Amd.; H. Soni Daniswara; Asep Sudrajat, S.A.P.; dan Aswan Asep Wawan. Hadir pula perwakilan dari Pemerintah Kota Bandung. Agenda peninjauan bakal calon kantor BPBD Kota Bandung ini sejalan dengan tengah berlangsungnya pembahasan dalam penyusunan Raperda tentang perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, yang salah satunya terkait rencana pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bandung. Rencana pembentukan BPBD ini merupakan dorongan serta ajuan dari dinas atau organisasi perangkat daerah, yang d...

Jelang Perayaan Imlek, Pemkot Bandung Gelar Silaturahmi Bersama Umat Konghucu

KOTA BANDUNG - KABAR NASIONALIS Menjelang peringatan Tahun Baru Imlek 2025, Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung menggelar silaturahmi bersama umat Konghucu di Pendopo Kota Bandung, Rabu 22 Januari 2025.  Atas silahturahmi ini, umat Konghucu mengapresiasi Pemkot Bandung yang selalu berusaha merangkul semua kalangan. "Kami sebagai umat Konghucu bangga diundang oleh Pemkot Bandung ke Pendopo ini dalam rangka silaturahmi menjelang peringatan Imlek," ujar Ketua Majelis Agama Konghucu Indonesia Kota Bandung, Din Bijaksana.  Sebagai perwakilan umat Konghucu, Din merasa bangga bisa hadir dalam peringatan menjelang Imlek di Kota Bandung ini.  "Terima kasih kepada pak wali dan jajaran. Ini menjadi suatu kebanggaan, ini sebuah penghargaan kita hadir bersama sebagai bukti bahwa kita memiliki toleransi tinggi," katanya.  Sementara itu, Penjabat Wali Kota Bandung, A. Koswara memgungkapkan, perayaan Imlek dan hari besar lainnya memberikan kebahagiaan bagi masyarakat. Dengan berbagai ...

Promosi dan Mutasi Pejabat Tinggi ASN, Pemkot Bandung Pastikan Taat Regulasi dan Sesuai Urgensi Pemerintahan

KOTA BANDUNG - KABAR NASIONALIS Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung memastikan bahwa proses rencana mutasi/rotasi pejabat tinggi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkot Bandung dilaksanakan dengan mematuhi regulasi yang berlaku dan mengedepankan urgensi pemerintahan saat ini dan pemerintahan mendatang. Terkait hal ini, Penjabat Wali Kota Bandung, A. Koswara menyebut, seluruh proses mutasi dan promosi ASN di Kota Bandung dilakukan berdasarkan Sistem Merit, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2023 tentang ASN. “Sistem Merit ini bertujuan menjamin proses yang adil dan profesional, dan telah dinilai berkategori ‘Sangat Baik’ oleh KASN dan BKN,” ungkap Koswara. Selain itu, dalam masa kepemimpinan Penjabat Wali Kota, proses mutasi dan promosi ASN tetap mengacu pada aturan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Badan Kepegawaian Negara (BKN).  “(Dalam regulasi tersebut), Penjabat Wali Kota tidak diperbolehkan melakukan mutasi atau promosi tanpa rekomendasi Ke...

Tuntaskan Masalah Sampah Melalui Kolaborasi, Solusi untuk Kota Bandung yang Bersih

KOTA BANDUNG - KABAR NASIONALIS Permasalahan sampah di Kota Bandung menjadi isu krusial yang membutuhkan perhatian serius. Dengan volume sampah yang terus meningkat dan keterbatasan ruang pembuangan, kolaborasi antara pemerintah, DPRD, dan masyarakat menjadi kunci untuk mewujudkan Kota Bandung yang bersih dan bebas sampah. Ketua Komisi III DPRD Kota Bandung, Agus Hermawan menegaskan, persoalan sampah memerlukan penanganan bersama.  “Sampah adalah hasil dari kehidupan manusia, sehingga tidak bisa hanya pemerintah yang menangani. Dibutuhkan pola hidup disiplin, edukasi sejak dini, dan teladan dari orang tua dalam pengelolaan sampah di rumah tangga,” ungkap Agus pada Selasa 21/1/2025 Menurutnya, DPRD Kota Bandung perlu memberikan perhatian dan pengawasan terhadap kinerja pemerintah untuk memastikan visi Bandung bersih terwujud.  “Kami akan terus mengawal program pemerintah kota agar pengelolaan sampah berjalan efektif,” tambahnya. Sementara itu, Anggota Komisi III DPRD Kota Bandu...

Soal Pemeliharaan Penerangan Jalan, Pemkot Bandung Teken Kerja Sama dengan PT Haleyora Powerindo

KOTA BANDUNG - KABAR BASIONALIS Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung melalui Dinas Perhubungan Kota (Dishub) Kota Bandung menandatangani kerja sama dengan PT. Haleyora Powerindo terkait pemeliharaan penerangan jalan di Kota Bandung.  Kerja sama ini ditandatangani oleh Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Transportasi, Dishub Kota Bandung, Panji Kharismadi dan disaksikan langsung oleh Penjabat Wali Kota Bandung, A. Koswara di Hilton Hotel, Kamis 23 Januari 2025. Menanggapi kerja sama ini, Koswara optimis, jika dilaksanakan oleh tenaga profesional maka maka pemeliharaan penerangan jalan di Kota Bandung lebih baik.  "Saya yakin profesional. Dengan kondisi yang lebih baik, maka dengan kerja sama bisa maksimalkan pemanfaatan penerangan jalan," bebernya.  Koswara meminta, Dishub Kota Bandung menyisir jalan-jalan yang memiliki potensi kerawanan. Termasuk berkoodinasi dengan dinas lain jika ada pohon yang menghalangi penerangan jalan. "Dishub tolong jalan mana saja yang menjadi potens...

Retribusi PBG Gratis Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah, Simak Ketentuannya

KOTA BANDUNG - KABAR NASIONALIS Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung melalui Peraturan Wali Kota (Perwal) Nomor 3 Tahun 2025 memberikan kebijakan penting bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Kebijakan ini berupa pembebasan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dalam rangka mendukung program nasional penyediaan 3 juta rumah bagi MBR. Dalam rapat sosialisasi yang digelar Kamis 23 Januari 2025, Penjabat Sekretaris Daerah Kota Bandung, Iskandar Zulkarnain menjelaskan, Perwal ini bukan hanya soal memberikan keringanan ekonomi, tetapi juga memastikan pembangunan di Kota Bandung lebih inklusif dan tertata. Ia juga mengingatkan pentingnya pengendalian pasca penerbitan PBG agar bangunan tetap sesuai perizinan. "Kami mengapresiasi langkah Dinas Ciptabintar dalam memanfaatkan teknologi untuk pelayanan yang optimal," ujarnya. Iskandar juga menyebut, PBG merupakan instrumen penting dalam mendirikan bangunan sesuai aturan yang berlaku. Namun, hambatan ekonomi sering kali menjadi ...

Mantap !! Jatah Makan Napi di Korupsi, Dengan Sistemik, Terstruktur Dan Massif.

PALANGKARAYA - KABAR NASIONALIS "Sudah jatuh tertimpa tangga" itulah istilah yang sering kita dengar.Pasalnya Narapidana adalah juga manusia yang perlu di bela hak2 hukumnya dan harus diperlakukan secara manusiawi. Pelangfaran HAM di Lembaga Pemasyarakatan (LP) maupun Rumah Tahanan (Rutan) tidak ssja di Palangkaraya Kalteng tetapi hampir di seluruh Indonesia. Sumber informasi dari narapidana maupun mantan napi yang telah bebas menjalani hukumannya,dari berbagai sumber yang di himpun media ini.  Info dari salah satu napi yang di dapat dari nara sumber yang minta dirahasiakan bahwa jatah menu makan tidak sesusi dan porsi nasi kucing tidak bergizi. Informasi yang di peroleh menu mskwn senilsi kurang lebih Rp 25.000/porsi di kali 2 kali sehari berarti Rp 50.000/ napi dikalikan misal 1.000 napi dikali 30 hari berarti 1,5 M/bln. Jika perhari 2 kali makan berapa untuk para tshanan dan Napi? Contoh di rutan kelas IIA Palangkaraya saja yang tidak layak,higienis menjadikan proyek makan...

Virall !!! Diduga Timbun BBM Jenis Pertalite Mengunakan Jerigen dan Di Ecerkan Dengan Harga Tingi

KAB. WONOSOBO - KABAR NASIONALIS Bedasarkan investgasi Satgas patroli88 di temukan sebuah kegiatan pengangsu BBM subsidi jenis pertalite dengan  mengugunakan sepada motor  dengan cara bolak balik dan di sedot dengan selang untuk di  timimbun mengunakan jrigen  dan di ecerkan dengan harga tinggi  Per liter 12000/12500 Kalikajar Kecamatan kalikajar Kabupaten Wonosobo, Selasa (21/1/2025). Dari keterangan  (sutrino) asal KWADUNGAN menyampaikan" bahwa BBM subsidi jenis pertalite iya dapatkan dengan cara mengansu bolak balik dari SPBU mengunakan sebuah sepedamotor jenis Honda Megapro nopol AA 4583 GL dengan harga Rp10 000 dari hasil angsuan tersebut ia bawa pulang dan ia ecerkan dengan harga 12500 dari penjualan BBM subsidi jenis pertalite 12500 dirinya sudah mendapat kan ke untung 2500 perliter Ungkapnya," Penimbunan BBM subsidi dengan sengaja para pelaku dapat dijerat dengan pasal 55 undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2001, junto pasal 40 angka 9 undang-undang RI ...

Libur Panjang, Satpol PP Kota Bandung Siap Jaga Ketertiban dan Kenyamanan

KOTA BANDUNG - KABAR NASIONALIS Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung memastikan akan menjaga ketertiban dan keamanan selama libur panjang Isra Miraj Nabi Muhammad SAW dan Tahun Baru Imlek pada 25-29 Januari 2025 mendatang. Termasuk meminimalisir Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ). "Kita kolaborasi dengan dinas terkait, satu sisi kita upayakan tepat waktu dalam penindakan, setelah itu kita serahkan ke dinas tersebut. Ada beberapa seperti Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ), ada PPKS juga yang sakit. Intinya kita kolaborasi dengan Dinkes serta Dinsos," kata Kepala Satpol PP Kota Bandung, Rasdian Setiadi di Balai Kota Bandung, Selasa 21 Januari 2025.  Salah satu antisipasi yang dilakukan, Satpop PP Kota Bandung menyiagakan petugas di titik-titik rawan adanya PPKS.  Tak hanya itu, Satpol PP juga terus memantau pergerakan Pedagang Kak Lima (PKL), khususnya di kawasan pusat kota yang merupakan Zona Merah bagi PKL. Rasdian mengaku telah men...

SEMOGA !! Konfrontasi Keterangan Para Saksi Diharapkan Terbuka Titik Terang Pelaku.

PALANGKARAYA - KABAR NASIONALIS Pengumpulan alat bukti keterangan para saksi merupakan petu juk agar terungkap para pelekunya.Lambatnya perkara Dugaan pembunuhan alm.Ahat yang di sertai penganiayaan berat penyebab terbunuhnya alm.Ahat sudah memasuki 3 bulan sejak dilakukan otopsi dan olah TKP. Penegasan PH keluarga alm.Ahat ini Jumat,17 Januari 2025 di Polres Katingan selesai skj. Jam 12.00 wib malam pada awak media beri keterangan pers usai pendampingan hukum. Profesionalisme penyidik yang Presisi ,transparan diperlukan dan dipertaruhkan.  Diminta Segera lakukan gelar perkara di awal tahun ini dan tetapkan para Tersangka,agar misteri kematian alm.Ahat dugaan Penganiayaan berat penyebab meninggalnya alm.Ahat dapat tuntas dan para pelakunya agar segera ditangkap,  Demikian penegasan Bang Haruman pimpinan filma hukum Lawfirm Scorpions dan Ketua DPD Peradi Bersatu Kalteng ini pada media online usai dampingi para saksi ahli waris keluarga almarhum. Bahwa berdasarkan Surat Laporan ...